BANDARLAMPUNG (INISIAL.ID)-Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, menerima dua penghargaan yakni, predikat belanja tertinggi melalui Sistem Katalog Elektronik Lokal (SKEL), dan predikat jumlah belanja non-tender terbanyak tahun 2023.
Penghargaan tersebut, diserahkan Sekdaprov Fahrizal Darminto kepada Plh Kepala Dinas (Kadis) BMBK Lampung, M Taufiqullah saat rapat evaluasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023, dan persiapan Pengadaan Barang/Jasa metode tender & E-purchasing tahun 2024, di Hotel Horison, Senin (20/11/2023) lalu.
Selain Dinas BMBK Lampung, penghargaan juga diberikan Pemprov Lampung kepada Pemkot Metro, yang meraih penghargaan predikat nilai tertinggi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa tahun 2023, dan Pemkab Lampung Tengah meraih penghargaan dengan predikat transaksi belanja terbanyak melalui Katalog Elektronik 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, Pemkab Pesisir Barat, yang meraih penghargaan dengan predikat penyerapan produk dalam negeri tertinggi se-Lampung tahun 2023, dan Inspektorat Lampung yang meraih penghargaan dengan predikat penayangan Sirup tercepat 2023.
Sekdaprov Fahrizal mengatakan, dalam Rakornas PBJ 2023 yang digelar LKPP RI, Pemprov Lampung mendapatkan penghargaan dengan kategori jumlah Persentase Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar tingkat provinsi.
“Ini adalah kebijakan Presiden, yang
menekankan bahwa uang pemerintah yakni, APBN maupun APBD harus diprioritaskan untuk belanja produk-produk dalam negeri,” ujar Fahrizal.
Menurutnya, aspek pengadaan barang dan jasa harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Apabila, tidak dilakukan secara transparan, dan akuntabel akan terjadi pemborosan.
“Dalam lembaga pemerintah, selain menghindari pemborosan, ada juga untuk kegunaan lainnya. Ini uang pemerintah, sehingga harus dilakukan dengan cara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tukasnya.
Fahrizal menilai, akses progresif atau pengadaan tidak simpel. Namun, untuk lebih transparan terutama produk-produk dalam negeri dengan teknologi digital lebih mudah yakni, melalui e-katalog, E-purchasing dan lain-lainnya.
Ia menambahkan, melalui KEL Provinsi Lampung sudah cukup baik, memiliki capaian 41 etalase dengan 18 ribu lebih produk dari 586 penyedia.
Fahrizal berharap, dengan tekad, semangat, dan dukungan teknologi kinerja pemerintah akan semakin baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Dengan dukungan teknologi, kita bisa buktikan akan semakin baik. Ini menjadi komitmen, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Biro (Karo) PBJ Pemprov Lampung, Slamet Riadi menyatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait sistem, tata kelola, dan peraturan-peraturan yang baku sehingga proses pengadaan barang dan jasa akan berjalan dengan lancar. (Bud/sr)
