INISIALID, BANDARLAMPUNG-DPP Pematank melaporkan dugaan penyimpangan proyek Jembatan Gantung Sidomulyo senilai Rp5,683 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (06/05/2024).
Diketahui, proyek jembatan gantung
di Desa Sidomulyo Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang diduga bermasalah oleh Pematank tersebut, dikerjakan CV SAP dengan anggaran yang disiapkan Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung pada tahun 2023.
“Iya, tadi kami secara resmi telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek Jembatan Gantung Sidomulyo kepada Kejati Lampung,” kata Ketua Umum (Ketum) DPP Pematank, Suadi Romli, Senin (06/05/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Romli sapaan akrab Ketum DPP Pematank menyatakan, berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan data di lapangan, proyek Jembatan Gantung Sidomulyo di Lampura tersebut diduga adanya praktek KKN, dan tindak gratifikasi yang merugikan keuangan negara serta masyarakat.
“Kami berharap, setelah dilaporkan pihak Kejati segera turunkan tim ke lokasi proyek untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun secara kasat mata proyek Jembatan Gantung Sidomulyo milik Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Lampung telah dilaksanakan, tapi pembangunannya diduga tidak mengacu Juklak dan Juknis sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Diantaranya, imbuh Romli, pekerjaan coran jalan banyak batu material koral sudah mulai mengelupas, pembangunan drainase atau siring diduga ada pengurangan volume, pasangan pelat beton drainase ada pengurangan bahan material, dan besi banci bukan SNI serta lantai drainase kurang ketebalan pada plasteran dasar sehingga saat musim hujan akan terjadi berlobang pada lantai.
“Kami menduga, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi kerja sama yang tidak sehat dengan pihak ketiga atau kontraktor. Karena, terkesan memaksakan untuk mendapat keuntungan yang besar,” tandasnya.
Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Lampung, belum memberikan tanggapan terkait laporan DPP Pematank ke Kejati Lampung. (sr)
