INISIALID, BANDARLAMPUNG Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan resmi menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a, di Kabupaten Tulangbawang pada tahun 2003.
Karir birokrat Marindo dimulai tahun 2008, saat dirinya dilantik menjadi Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tulangbawang.
Setelah tiga tahun menjadi Kasi, Marindo dimutasi ke BPKAD Kabupaten Tulangbawang sebagai Kabid Pengadaan, dan Kabid Anggaran pads tahun 2011-2012.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berkat kerja kerasnya, karir Marindo pun kian melesat, dirinya dilantik sebagai Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemprov Lampung pada tahun 2014, dan Kabid Anggaran tahun 2017.
Selanjutnya, Marindo yang mengaku lahir pada 6 Desember 1980, dipercaya oleh Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung periode 2019-2024), sebagai Plt Kepala BPKAD Lampung (tahun 2020-2021), dan Kepala BPKAD definitif tahun 2021 sampai dilantik menjadi Sekdaprov Lampung.
Bahkan, Arinal Djunaidi saat menjadi Gubernur Lampung, memilih Marindo Kurniawan untuk menggantikan Adi Erlansyah sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu.
Marindo dilantik oleh Arinal Djunaidi sebagai Pj Bupati Pringsewu pada 1 Maret 2024 lalu, sesuai dengan surat keputusan (SK) Mendagri No: 100.2.1.3-637/2024.
Setelah pasangan bupati dan wakil bupati Pringsewu terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 dilantik, Marindo kembali beraktifitas sebagai Kepala BPKAD Lampung.
Marindo yang sudah berstatus Pembina Utama Muda IV/c, dengan kesibukannya mengikuti seleksi sebagai calon Sekdaprov Lampung.
Sebelum dilantik sebagai Sekdaprov definitif, Marindo yang menyukai olahraga softball telah menjalani serangkaian seleksi, dan sempat bersaing dengan dua nama lainnya yakni Kadiskes Kabupaten Way Kanan, Anang Risgiyanto, dan Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi.
Marindo resmi dilantik menjadi Sekdaprov Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (RMD) di Balai Keratun, Jumat (20/06/2025).
Usai pelantikan, Gubernur RMD mengatakan, jabatan Sekdaprov bukan tentang gelar, dan bukan tentang posisi tertinggi di birokrasi. Tapi, tangga pengabdian tertinggi yang menuntut kerja keras, dan berdampak sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Sekdaprov, bukan hanya pemegang jabatan administratif, tetapi juga teladan utama bagi 19 ribu pegawai dalam perilaku, integritas, maupun cara bekerja,” ujarnya.
Selain itu, Sekdaprov adalah penggerak mesin birokrasi, dan koordinator utama antar perangkat daerah serta jembatan strategis yang menghubungkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Ingat ya, Sekda itu leher. Kalau leher lemah, bisa oleng kepala,” tandasnya. (rs)
