INISIALID, BANDARLAMPUNG-Pernah mendengar analogi “Sekda adalah leher birokrasi”? Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengucapkannya langsung saat melantik Marindo Kurniawan. “Kalau leher lemah, kepala bisa oleng,” tegasnya. Kiasan ini memang pas. Leher yang kuat memastikan kepala (Gubernur) bisa bergerak lincah tanpa khawatir roboh.
Namun, di lapangan, kekuatan leher itu kadang berubah jadi pemandangan kontras. Di satu sisi, ada Sekdaprov Marindo yang geraknya “sat set” meraih penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision peringkat ke-4 nasional , melantik puluhan pejabat baru , dan mengawal transformasi digital lewat super apps “Lampung-in”. Tapi di sisi lain, publik sering mendengar keluhan: proyek molor, kebijakan pimpinan mandek, atau OPD yang bergerak bagaikan siput.
Pertanyaannya kemudian menjadi klasik: Apakah Marindo terlalu dominan, atau justru para Kepala OPD dan jajarannya yang memang lelet sehingga Sekda terpaksa bertindak sebagai pemadam kebakaran?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dilema “Panglima ASN” di Tengah Rawa Birokrasi
Secara struktur, Sekdaprov adalah jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Ia adalah “eksekutor teknis” dari visi politik Gubernur. Marindo Kurniawan, dengan rekam jejak panjang dari bawah mulai staf di Tulang Bawang, Kepala BPKAD, hingga Penjabat Bupati Pringsewu jelas paham medan ini .
Masalahnya, dalam teori administrasi publik, Sekda tidak boleh menjadi single fighter. Ia punya “tangan kanan”: para Asisten (Pemerintahan, Ekonomi, Administrasi Umum) dan Staf Ahli. Merekalah yang seharusnya menjadi buffer atau penyangga, memastikan roda birokrasi berputar di masing-masing sektor.
Tapi realitasnya sering berbeda. Jabatan Asisten kerap kehilangan “taring” karena kewenangan eksekusi anggaran dan sanksi ada di level lebih tinggi. Akibatnya, Kepala OPD punya “jalur tikus” langsung ke Sekda atau bahkan langsung ke Gubernur. Budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) membuat mereka enggan bergerak cepat tanpa komando dari “panglima tertinggi ASN”.
Fenomena inilah yang kemudian membuat sosok seperti Marindo Kurniawan terlihat sangat dominan. Bukan karena ia haus kuasa, tetapi karena mesin birokrasi di level menengah macet. Ia terpaksa turun tangan langsung ke urusan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan di level Kepala Bidang atau Kepala Dinas.
Ketika “Sat Set” Menjadi Kebutuhan, Bukan Gaya Kepemimpinan
Di era kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan yang juga muda dan progresif membentuk “Trio Pemimpin Muda Brilian” bersama Marindo tuntutan akselerasi pembangunan sangat tinggi. Dengan 9,4 juta jiwa penduduk yang menanti pelayanan prima, birokrasi dituntut gesit dan solutif.
Dalam kondisi krisis kepercayaan publik atau saat mengejar target strategis nasional (seperti ketahanan pangan dan infrastruktur), model kepemimpinan kolektif-kolegial yang lamban karena terlalu banyak rapat dan kompromi jelas tidak efektif. Di sinilah model kepemimpinan dominan atau sentralistik menjadi semacam “obat pahit” yang diperlukan.
Gubernur Mirza sendiri sudah memberi kode keras: “Ini tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Sekda harus mampu tunjukkan bahwa birokrasi bisa gesit, bisa lincah”. Instruksi ini jelas sebuah mandate bagi Marindo untuk memecah kebuntuan.
Namun, ada risiko besar dari model “Sekda Superhero” ini. Pertama, bottleneck. Jika semua keputusan, dari yang strategis hingga teknis, harus menanti paraf Sekda, maka kecepatan pemerintahan hanya secepat Marindo membaca dokumen. Kedua, demotivasi. Jika Asisten dan Staf Ahli terus-menerus “dilewati”, mereka akan bermental “tukang stempel” yang kehilangan inisiatif. Ketiga, kerapuhan sistem. Jika figur sentral ini berhalangan, organisasi bisa lumpuh karena tidak terbiasa mengambil keputusan mandiri.
Memindahkan “Kekuatan” dari Figur ke Sistem
Lalu, apa solusinya? Apakah Marindo harus mengurangi “ke-sat set-annya”? Tentu tidak. Yang harus dilakukan adalah institusionalisasi kepemimpinan.
Marindo Kurniawan sudah menunjukkan arah yang benar. Ia aktif melantik pejabat administrator dan fungsional, serta menekankan pentingnya sinergi agar birokrasi lincah dan modern . Ia juga mendorong digitalisasi lewat “Lampung-in”. Ini adalah fondasi yang tepat.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa para Asisten dan Kepala OPD memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang ketat dan terukur. Mereka harus bergerak bukan karena takut pada “marahnya Sekda”, tetapi karena sistem memberikan “rapor merah” jika kinerja jeblok.
Selain itu, revitalisasi fungsi Asisten perlu dilakukan. Mereka harus diberikan kewenangan atributif untuk mengambil keputusan taktis di bidangnya masing-masing. Jika urusan koordinasi antar-OPD bisa diselesaikan di meja Asisten, maka meja Sekda hanya akan diisi oleh persoalan-persoalan strategis dan kebijakan makro.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Leher Menjadi Tumpuan Seluruh Tubuh
Dominasi Marindo Kurniawan saat ini adalah cerminan dari sistem yang belum dewasa. Ia adalah “kode keras” bahwa birokrasi di level menengah belum cukup responsif. Prestasinya meraih penghargaan nasional adalah bukti kapasitas individunya, tetapi ukuran keberhasilan sejati adalah ketika ia bisa membuat dirinya sendiri “tidak terlalu dibutuhkan” dalam urusan teknis sehari-hari.
Tugas Marindo bukan hanya menjadi “panglima” yang lincah, tetapi juga menjadi arsitek yang membangun sistem sehingga seluruh jajaran dari eselon II hingga IV bisa bergerak dengan kecepatan yang sama. Jika tidak, kita hanya akan terus bergantung pada figur, dan ketika figur itu pergi, yang tersisa hanyalah birokrasi lelet yang kembali tertidur.
Masuk setahun kepemimpinan Mirza Jihan, sudah cukup waktu bagi para “ABS” di eselon II hingga IV agar istirahat secara sukarela keluar dari jabatan di Pemprov Lampung. Ingat sumpah jabatan akan ditagih hingga liang kubur.
Pada akhirnya, Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya ditopang oleh kekuatan “leher”, tetapi oleh kekuatan seluruh “tubuh” birokrasi yang sehat, gesit, dan berotot.(**)
