BANDARLAMPUNG (INISIAL.ID)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan, hutang di PT SMI telah lunas tahun 2023. Bahkan, telah mengalokasikan belanja transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah, dan rokok kepada kabupaten/kota sebesar Rp1,9 triliun.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Arinal Djunaidi saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda APBD tahun 2024 dalam sidang Paripurna DPRD Lampung, Senin (13/11/2023).
Dalam sidang paripurna tersebut, Fahrizal menjelaskan, dalam Raperda APBD 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp8,34 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,93 triliun, Pendapatan Transfer Rp3,39 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp13,78 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, lanjutnya, dalam Raperda APBD 2024 dialokasikan juga anggaran sebesar 60 persen dari kebutuhan penyelenggaraan, dan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 kepada KPU sebesar Rp188,2 miliar, dan Bawaslu Rp40,8 miliar.
Selain itu, imbuh Fahrizal, Pemprov juga
mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada serentak kepada Polda Rp3,5 miliar, Korem 034/Gatam, dan Satpol PP serta kebutuhan dukungan Desk Pilkada kepada Badan Kesbangpol.
“Untuk belajar pegawai, dalam Raperda APBD 2024 sebesar Rp300 miliar, yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan PPPK formasi tahun 2023, sebanyak 7.130 orang untuk tenaga pendidik, dan 706 orang tenaga kesehatan,” tukasnya.
Kinerja Gubernur
Terkait hasil pencapaian kinerja Gubernur Lampung, Fahrizal menyatakan, pembangunan daerah yang sudah dan akan dijalankan telah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD melalui Perda No: 13/2019, tentang RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024.
Kemudian, lanjutnya, dengan pertimbangan bersama antara Pemprov dan DPRD telah disepakati Perda No: 12/2021, tentang Perubahan RPJMD tahun 2019-2024.
Selanjutnya, Fahrizal juga menjelaskan,
terkait kinerja fiskal daerah pada saat Gubenur Arinal bersama Wakil Gubernur (Wagub) Chusnunia Chalim dilantik pada 12 Juni 2019 lalu, kondisi APBD mengalami defisit sebesar Rp1,7 triliun.
Menurutnya, Pemprov dan DPRD Lampung berjuang bersama agar beban hutang yang menjadi kewajiban pada kepemimpinan periode sebelumnya dapat diselesaikan.
“Alhamdullilah, tahun 2023 hutang dan bunga pinjaman di PT SMI telah lunas. Bahkan, kewajiban BHPD kepada kabupaten/kota telah terbayarkan. Jadi,
kewajiban yang menjadi kebijakan kepemimpinan periode sebelumnya,
telah diprioritaskan pembayarannya oleh kepemimpinan periode saat ini,” kata Fahrizal.
Ia juga menyatakan, prestasi yang terukir oleh kepemimpinan periode saat ini, Lampung menjadi salah satu provinsi terbaik dalam kasus penanganan Covid-19, dengan diberikannya penghargaan oleh pemerintah pusat yakni, mendapat
Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18 miliar, di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas saat itu.
Selanjutnya, kata Fahrizal, sesuai data BPS untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sudah kembali positif tahun 2021. Bahkan, pada triwulan II-2022 ekonomi di Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 9,12% (q-to-q) yang merupakan pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi di Indonesia.
“Untuk triwulan II 2023, jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 (q-to-q), ekonomi di Lampung terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,15%,” ujarnya.
Ditambahkan Fahrizal, tingkat kemantapan jalan provinsi tahun 2022 telah mencapai 76,85% dan diyakini akan melebihi target RPJMD sebesar 77% pada tahun 2024 mendatang.
“Dengan keterbatasan anggaran, Pemprov tetap mengawal target-target dalam RPJMD 2019-2024,” tandasnya. (Bud/*)
